Peran Politik Perempuan dalam Islam


Baru jadi anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti anggota Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX, ditangkap KPK. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tersebut pada hari Rabu (13/01/2016).

Peristiwa ini mengingatkan kita pada sepak terjang politisi peremuan terdahulu dari Partai Demokrat, Angelena Sondakh yang sudah lama mendekam di "hotel prodeo". 

Damayanti dan Angelina adalah segelintir dari politisi perempuan yang turut menghingar-bingarkan pentas politik di negeri ini.

Lepas dari kasus yang menimpa mereka berdua, penting bagi kaum muslimin untuk menelusuri jejak peran politik perempuan dalam Islam. 

Islam sebagai peradaban, memiliki catatan emas tentang peran strategis wanita muslimah dalam kehidupan politik, dengan tetap memelihara dan mengangkat harkat dan derajat mereka.

Sejak fajar Islam, wanita muslimah sudah memberikan kontribusi dalam memgemban dakwah Islam. Adalah ummul mukmin, Siti Khodijah, wanita yang dengan segenap jiwa, raga, dan harta mendampingi Rasul dalam mengemban Risalah. Dialah wanita yang senantiasa ada di sisi Rasulullah sampai pada kondisi dakwah yang sangat menyulitkan. 

Wanita Muslimah juga turut handil dalam menanggung siksaan dan kebiadaban kafir Quraish terhadap dakwah Rasulullah. Adalah Sumayyah, wanita pertama di bumi ini yang menjadi syahidah. 

Dalam perjalan hijrah ke Habsyah, hijrah ke Madinah, dikucilkan oleh embargo dan meninggalkan kota kelahiran, wanita muslimah tidak pernah absen dari peran. Rangakain peristiwa menyayat hati itu disertai dengan wanita muslimah seperti Asma binti Anu Bakar, Ummu Salamah, dan Ummu Ayman.

Ketika Islam sudah menjadi negara di Madinah, peran politik perempuan tetap menempati posisi strategis. Rasulullah saw pernah mengangkat wanita yanh bernama Samra binti Nuhaik al Asadiyyah sebagai Qadhi Hisbah di kota Madinah. Dengan tongkatnya dia melakukan berbagai pengawasan dan keputusan persoalan di Madinah. 

Di zaman khalifah Umar bin Khaththab, Samra memberikan peran nya sebagai wanita dalam melakukan koreksi terhadap penguasa. Saat itu Khalifah Umar membuat suatu kebijakan agar mahar wanita tidak melebihi dari 400 dirham. Atas kebijakan yang tidak pas ini, Samra bereaksi: "Anda tidak tidak berhak atas kebijakan ini wahai Umar, tidakkah engkau mendengar Firman Allah SWT; 

(وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا)
"...sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.."
[Surat An-Nisa' 20]

Umar kemudian mengatakan: "wanita ini benar, dan Umar melakukan kesalahan". 

Perempuan dalam.Islam juga memiliki kedudukan dalam majelis ummah. Mereka memiliki hak untuk berpendapat dan memberikan masukan, koreksi atas jalannya pemerintahan, sebagaimana hak untuk laki-laki. Maka adalah Ummu Salamah, sebaik baiknya wanita konselor yang dijadikan Rasulullah untuk bersama sama sahabat lain dalam melakukan musyawarah. 

Terakhir yang perlu dicatat. Peran strategis perempuan dalam politik Islam tersebut, tidak menjauhkan wanita dari fitrah asalnya sebagai ibu, manager teknis rumah tangga bagi keluarganya.

Peran politik muslimah tersebut juga tidak menyeret mereka ke " hotel prodeo". Justru semakin memberikan kedudukan mulia mereka sebagai wanita. 

Dan semua ini hanya mimpi jika sistem politiknya Demokrasi. Kemuliaan dan peran setategis perempuan akan sempurna dalam sistem Politik Khilafah Islamiyah 'ala minhaj nubuwwah. [Luthfi Hidayat]

Belum ada Komentar untuk "Peran Politik Perempuan dalam Islam"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel